Meikarta, dulu dikenal karena skandal, kini siap jadi rumah bagi 100 ribu warga lewat rusun subsidi.
Siapa yang sangka, nama Meikarta yang sempat jadi primadona ambisius sekaligus simbol ‘kisah kelam’ suap perizinan, kini kembali mencuat di panggung nasional. Bukan lagi soal ‘kota impian’ yang tak kunjung rampung atau drama hukumnya, tapi kini digadang-gadang bakal jadi ‘surga’ baru bagi warga yang mendambakan hunian terjangkau. Ya, saat ini, Meikarta digadang-gadang sebagai lokasi pertama pembangunan 100 ribu unit rumah susun (rusun) subsidi, dan yang bikin kita melongo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah kasih lampu hijau!
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, dengan pede-nya menyampaikan rencana ini setelah ‘clearance’ dari pimpinan KPK.
Jadi, kalau dulu nama Meikarta bikin KPK sibuk ‘ngoprek’ kasus suap mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang terlibat dalam memuluskan izin proyek ambisius Lippo Group ini, sekarang KPK justru kasih restu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bahkan menegaskan kalau lahan di Meikarta itu clean and clear, tidak termasuk objek sitaan KPK dari kasus suap izin yang sudah inkrah itu. Ini jelas jadi angin segar, sekaligus ‘stempel’ legalitas untuk megaproyek rusun subsidi ini.
Dari Skandal ke Hunian Terjangkau
Targetnya tidak main-main, lho: 100 ribu unit rusun subsidi! Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pihak Meikarta sudah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di dua lokasi.
Katanya sih, status tanahnya sudah clean and clear dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sudah hampir 99,9 persen kelar. Kita doakan saja sisanya segera beres tanpa drama ya!
Untuk unitnya sendiri, kita punya dua pilihan desain. Ada tipe satu kamar tidur dengan luas 25 meter persegi, atau kalau butuh sedikit ruang ekstra, ada tipe dua kamar tidur seluas 37 meter persegi.
Soal harga? Masih digodok, akan disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi di tiap daerah. Ini penting banget, biar harga yang ditawarkan benar-benar terjangkau dan adil.
Namun, bukan berarti jalan mulus tanpa tantangan. Menteri Ara sadar betul bahwa peraturan rusun subsidi yang ada saat ini masih kurang relevan.
Buktinya, tahun lalu cuma berhasil dibangun 3 unit rusun subsidi. Miris, kan? Makanya, saat ini, pemerintah sedang menggodok aturan baru yang lebih pas, khususnya terkait pembiayaan dan konstruksi yang berbeda dari rumah tapak subsidi. Salah satu kunci yang ditekankan adalah rusun subsidi ini harus selesai dibangun dulu baru boleh dijual ke masyarakat.
Jadi, pembeli tidak perlu khawatir lagi soal unit yang tak kunjung jadi, seperti bayangan kelam di beberapa proyek properti lain.
KPK Nggak Tinggal Diam, Tetap Awas!
Meskipun sudah memberi restu, KPK tidak lantas lepas tangan. Budi Prasetyo mewanti-wanti agar proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga distribusi subsidi rusun ini berjalan bersih dan transparan. Intinya, dari awal hingga akhir, semuanya harus clear tanpa ‘main mata’ lagi.
Menteri Ara sendiri akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membahas kebijakan dan perizinan. Kita berharap sinergi ini berjalan mulus dan minim kendala, agar program mulia ini bisa segera dinikmati masyarakat.
Jadi, dari Skandal Meikarta yang sempat menghebohkan, kini kita menyaksikan sebuah babak baru. Meikarta, yang dulu jadi simbol ambisi tanpa batas, kini punya potensi untuk menjadi solusi perumahan rakyat.
Tentu, dengan pengawasan ketat dari KPK dan komitmen pemerintah, semoga ‘reinkarnasi’ Meikarta ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi kita semua yang mendambakan rumah layak huni.
.
About the Author
